 |
| Foto: Antony. Ketua DPC GAMKI Jakarta Barat |
Jakarta - Persoalan Covid 19 di Indonesia hari ini sangat tinggi bahkan sempat menjadi negara no 1 dengan jumlah penularan tertinggi. Tetapi kondisi tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang tidak efektif. Pemerintah malah mengeluarkan kebijakan PPKM yang dinilai sebagai bentuk panik pemerintah yang tidak siap menghadapi gelombang covid. Evaluasi PPKM dinilai hanya melarang orang keluar rumah tanpa boleh bekerja tanpa diberikan solusi terkait persoalan ekonominya. Bantuan bansos sering dinilai didistribusi dengan sasaran kurang tepat sehingga banyak masyarakat justru semakin sengsara akibat kebijakan sembrono pemerintah.
Ketua DPC GAMKI Jakarta Barat Antony Yudha mengatakan bahwa PPKM dengan istilah yang berubah rubah hanya jadi dagelan pemerintah yang justru mengorbankan masyarakat.
“Masyarakat disuruh di rumah gk boleh kerja tapi bansos dan bantuan dibagi tidak merata di lapangan dan itu bisa di croscek langsung di beberapa wilayah DKI Jakarta, Maka wajar saja ada beberapa reaksi perlawanan dari beberapa kelompok untuk menolak PPKM ini karena justru menjadi bentuk Tirani baru di tengah pandemi.” Ujarnya.26/07/21.Jakarta.
Antony juga mengatakan perlawanan yang dilakukan oleh sebagian orang untuk menolak PPKM menjadi hal wajar karena di lapangan juga petugas justru menggunakan cara yang represif kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak teredukasi dengan baik.
Dan GAMKI Jakarta Barat juga menolak keras keras apabila kebijakan PPKM masih terus dipaksakan di tengah kondisi masyarakat yang semakin tertekan hari ini.
“ Apabila PPKM ini masih terus dengan pendekatan cara-cara represif maka saya dan kawan kawan GAMKI Jakarta Barat akan berada di barisan masyarakat untuk melawan oknum-oknum pemerintah yang represif di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit hari ini.” Tutupnya.
