 |
| Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Timur, Abu Saleh Salampessy. |
BULA - Menyusul adanya akasi demonstrasi oleh sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengundang reaksi pimpinan OPD didaerah ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) A. S Salampessy merasa terpanggil sebagai anak daerah, untuk melihat persoalan jalan yang ada di Kilmury hingga saat ini belum terealisasikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setempat.
Abu Saleh Salampessy mengatakan kehadirannya sebagai Plt Kepala Dinas PUPR Seram Bagian Timur tidak hanya melihat satu atau dua Kecamatan, tetapi semua Kecamatan menjadi tanggungjawabnya dan itu menjadi perhatian utama dari pihak pemerintah daerah.
“Saya sangat merasa prihatin soal Kecamatan Kilmury yang selama ini terkendala di Jalan lintas penghubung ke Kabupaten/Kota maupun Provinsi, jauh dari sentuhan Pemerintah ini.” Demikian disampaikan Salampessy kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/05/2024).
Masalah Kilmury, kata Salampessy, bukan baru saja tetapi ini sudah dilakukan adik-adik aktifis maupun OKP yang melakukan demontrasi baik di tingkat Kabupaten bahkan Provinsi namun hingga saat ini belum terjawab persoalan itu. Sebab ada kendalanya.
Dari kendala itu, Salampessy menerangkan bahwasanya pihak pemerintah daerah sudah melakukan komunikasi bukan saja dengan Pemkab, akan tetapi juga mendorong di luar baik DPRD maupun DPR- RI soal jalan Kilmury.
“Informasinya sudah kita terima dan kemarin sudah melakukan komunikasi sampai di Kementerian. Mudah-mudahan tahun 2025 ini, anggaran didorong untuk pembangunan jalan di Kilmury itu bunyi milyaran rupiah,” ungkap Salampessy.
Ditanya soal besaran anggaran, Salampessy enggan beberkan jumlah anggaran ke publik karena masih dalam tahap proses. Salampessy menambahkan bukan saja komunikasi itu yang kami lakukan tetapi juga menggunakan kekuatan-kekuatan yang lain, di luar pemerintahan. Jadi kalau kita hanya berharap kepada pemerintah daerah dorong, itu tidak akan terlaksana.
“Kita dorong di luar DPRD, DPR-RI Kemudian dari Kementerian itu sendiri, berbagai macam elemen kita masuk,”ujar Kadis PUPR itu.
Selain itu, dijelaskannya, kegiatan penggiatan RPJMD, Musrembang di Provinsi, pihaknya selalu menyuarakan Kilmury dan itu menjadi kebutuhan utama dari pemerintah daerah sebab itu menjadi proyek strategi daerah.
“Jadi selain Kilmury, ada juga Werinama, Informasi terakhir yang digunakan, jadi sebetulnya sampai ke tingkat Kementerian harus Pahami juga.”cetusnya
Kita akan tekankan agar seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menjadi perhatian. Ini tanggungjawab dan memikul beban sebagai Kadis PUPR untuk itu dia pasti melihat persoalan di SBT, terutama soal jalan.” Saya diberikan amanah disini dan memiliki nawaitu bersih untuk membangun Negeri yang bertajuk Ita Wotu Nusa Ini.”ucapnya Salampessy menutup. (sumber, teraslalane.id)
